Turki merupakan negara sekuler sejak 1924. Penduduk mencapai 72 juta yang akan tumbuh menjadi 100 juta dalam 30 tahun. Sekitar 30% penduduk (21 juta) merupakan rentang usia 0-14 tahun. Lebih dari 65% (47 juta) adalah golongan usia 15-64 tahun. Hanya sekitar 5% (4 juta) yang lebih dari 65 tahun (Laporan PBB, 2003). Sebanyak 99% menganut agama Islam.
Memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi Turki, negara ini mengalami serangkaian krisis selama hampir 30 tahun terakhir. Salah satu diantaranya adalah pada tahun 2001, yang menghasilkan pertumbuhan pesat usaha kecil yang bangkrut, dengan tingkat pengangguran yang tinggi (sekitar 10,5%) dan mencapai inflasi sampai 80%. Sejak itu, ekonomi berangsur-angsur meningkat, diikuti dengan perubahan kebijakan ekonomi dan keuangan. Sekarang, GDP per kapita yang mencapai US $ 2.230 dan purchasing power partiy (PPP) mencapai YS $ 5,890 (Laporan PBB, 2003). Ada ketimpangan pendapatan. Pada 2002, 10% orang terkaya menguasai 30,7% pendapatan Turki. Sebanyak 10% pendapatan dikuasai penduduk miskin yang mencapai 2,3%.
Untuk sektor pendidikan, belanja hanya 6,8% GDP dan sekitar 16,2% dari keseluruhan belanja pemerintah, yang mayoritas digunakan untuk pengeluaran rutin. Tingkat melek huruf mencapai 85,55%, yang masing-masing meliputi 93,7% laki-laki dan 77,2% perempuan.
Di Turki, ada 2 lembaga yang mengurusi pendidikan, yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Nasional, yang mengurusi jenjang pendidikan dasar formal dan menengah, serta pendidikan nonformal. Kementerian Pendidikan mencakup organisasi dari pusat hingga provinsi serta perwakilan di luar negeri. Menteri merupakan anggota Parlemen yang dicalonkan oleh Perdana Menteri. Lembaga yang kedua adalah Dewan Pendidikan Tinggi yang mengelola satuan pendidikan tinggi. Ketua Dewan Pendidikan Tinggi bukan merupakan pegawai negeri yang ditunjuk oleh Presiden.
Sistem pendidikan Turki mencakapu pendidikan jalur formal dan nonformal. Jalur formal meliputi 4 jenjang, yaitu pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal tersedia bagi tiap orang yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal atau bagi mereka yang ingin mengembangkan tingkat pendidikannya, atau untuk mereka yang drop out.
Pendidikan formal didahului dengan pendidikan pra sekolah yang sifatnya wajib. Tngkat pertumbuhan pra sekolah 9,8%, lebih rendah 2,1% dibandingkan di kawasan Asia Tenggara. Kementerian Pendidikan sudah mengembangkan kebijakan untuk mendorong sampai tingkat 16% dalam 5 tahun.
Di tahun 1997, wajib belajar ditingkatkan menjadi 8 tahun, dimulai bagi tiap anak usia 6 tahun dan tahun 2004, sekitar 90% usia tersebut sudah mengenyam pendidikan dasar. Hampir 10 juta anak tersebar di 35.000 sekolah (baik negeri maupun swasta) dengan dukungan 375.000 guru. Untuk sekolah negeri tidak dipungut biaya.
Pendidikan menengah tidak wajib, umumnya 3 tahun, dan kadang-kadang bisa 4 tahun. Telah ada hampir 1,5 juta siswa, 37% mencakup usia wajib belajar, dan sekitar 2.637 sekolah menengah dengan dukungan guru sebanyak 72.609 orang.
Alternatif yang lain, sesudah menempuh pendidikan dasar, siswa dapat mengikuti pendidikan kejuruan dan sekolah menengah teknik dengan keterampilan tertentu. Untuk jenis sekolah ini ada 820.000 siswa (sekitar 23% dari usia wajib belajar) yang meliputi 3.428 sekolah vokasi dan teknik, dengan 68.176 guru. Tingkat ketersediaan sekolah ini 60% dari jumlah penduduk.
Untuk jenjang perguruan tinggi, ada kompetisi ketat untuk masuk melalui suatu sistem seleksi. Seleksi ini menempatkan mahasiswa untuk menempuh pendidikan selama 4,5, atau 6 tahun tingkat sarjana. Untuk perguruan vokasi sekitar 4 tahun, atau kuliah di Universitas Terbuka. Pada tahun 2003, ada kira-kira 1,5 juta siswa yang mengikuti seleksi; dan pada 2004 hampir mencapi 1,9 juta. Malangnya, hanya 400 ribu siswa yang dapat diterima. Jumlah peminat mencakup 40% jumlah penduduk dan minimal berusia 18 tahun. Ada 53 perguruan tinggi negeri dan 19 perguruan tinggi swasta. Termasuk Universitas Terbuka, ada sekitar 1,5 juta siswa dengan 60.000 tenaga pendidik.
Sistem pendidikan di Turki berhubungan dengan masalah sosial, politik, teknik, dan pertumbuhan ekonomi yang secara terus menerus menempatkan skala berbeda dalam prioritas kebijakan. Suatu pemerintahan berhasil mencapai mayoritas pada 2002. Kementerian Pendidikan sedang melaksanakan perubahan kebijakan di dalam banyak aspek, termasuk untuk menyesuaikan dengan standar Uni Eropa.
Kebijakan pendidikan di Turki bersifat sentralistis, termasuk yang paling terpusat diantara negara anggota OECD. Tersusun dalam struktur yang hierarkis, Kementerian Pendidikan terbagi ke dalam fungsi yang menangani urusan tertentu. Tiap-tiap fungsi mempunyai jenjang, peran, dan tanggung jawab yang tegas dalam jalur komando. Misalnya, sejumlah divisi mengurusi jenis sekolah vokasional dan teknik pada satuan pendidikan menengah. Yang lain bertanggung jawab pendidikan dasar, dan yang lainnya lagi mengurusi sekolah swasta.
Kementerian menunjuk pimpinan sekolah, yang mengimplementasikan kebijakan pusat atau provinsi. Sekolah negeri dilarang melakukan rekrutmen sendiri terhadap guru. Kementerian merekrut guru secara terpusat lewat sistem seleksi nasional dan menetapkan guru menurut kebutuhan daerah atau mutrasi terhadap para guru bagi daerah lain yang membutuhkan. Kementerian merancang gaji para tenaga pendidik. Kementerian juga menentukan kurikulum, dengan tujuan dan pemeriksaan tertentu, dan memberi kesempatan pengembangan diri melalui konferensi, kursus dan seminar.
Tanpa insentif yang memadai, profesi guru tidak begitu menarik. Rentang gaji antara US $ 300-US $ 500 tiap bulan, terendah diantara anggota OECD, dengan total kewajiban mengajar 830 jam per tahun. Para guru juga dimonitor oleh pengawas, yang melaporkannya ke otoritas provinsi atau Kementerian. Kebijakan yang sentralistis menyulitkan penyesuaian implementasi kebijakan dengan memperhatikan keragaman masyarakat.
Untuk kurikulum, Kementerian menentukan kurikulum untuk tiap-tiap matapelajaran. Kementerian menentukan bagaimana pengajarannya dan juga jumlah pelajaran. Guru menentukan sendiri rencana tahunan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu matapelajaran. Para guru mengeluh karena jangkauan tiap matapelajaran begitu luas dibandingkan kebutuhan siswa dengan jumlah jam yang terbatas. Hal ini mendorong penggunaan model diktatis, metode teacher oriented.
Untuk tujuan kurikuler, kurikulum menentukan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut sedikit porsinya bagi tujuan kognitif. Tujuan tersebut disamakan untuk semua siswa.
Ujian diadakan untuk masing-masing jenjang guna menetapkan kualitas. Ada Ujian Nasional dengan skala kelulusan 8 untuk diterima di sekolah bergengsi atau sekolah swasta. Di tingkat perguruan tinggi ada ujian nasional dengan standar penilaian 11.
